Ahlul Halli Wal A’qdi Serta Korelasinya Dengan Istilah Legislatif

Di zaman modern ini kekuasaan sebuah negara diserahkan kepada 3 badan lembaga negara yang berdiri sendiri. 3 lembaga itu adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dipengaruhi oleh teori John Locke (1632-1704) seorang filosof Inggris yang pada tahun 1690 menerbitkan buku “Two Treties on Civil Government”. Dalam bukunya itu John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan di dalam Negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu kekuasaan legislatif (membuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan Undang-Undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan) dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri).

Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang salah satu lembaga negara dari ketiga lembaga tersebut yaitu lembaga legislatif.

Pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam memilih wakil rakyat telah berakhir. Dan memunculkan figur-figur yang akan duduk di lembaga legislatif dalam 5 tahun ke depan. umat Islam di Indonesia tentunya menginginkan hasil yang terbaik bagi bangsanya. Namun muncul dalam benak kita apakah ada sebuah istilah ataupun esensi ajaran Islam yang memiliki korelasi dengan istilah legislatif di zaman modern ini? dimana lembaga ini didefinisikan sebagai badan deliberatif (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah memaparkan argumen baik itu dengan debat atau diskusi) pemerintah dengan kuasa memproduksi hukum.

Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif (presiden atau perdana menteri) ataupun memakzulkannya. Dalam sistem Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas dari eksekutif dan memiliki nilai tambah dalam memproduksi dan menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. Orang-orang yang berada di parlemen adalah mereka yang dianggap sebagai tokoh ataupun pemimpin di daerah masing-masing. Merekalah orang-orang yang menjadi wakil bagi konstituen atau masyarakat daerah mereka berasal.

Sebagian orang Islam menolak istilah lembaga legislatif ini dengan alasan bahwa hukum sudah ada dan diinterpretasikan oleh fuqaha kemudian dieksekusi oleh para amir atau sulthan. Ada juga yang menolak karena istilah ini tidak ada dalam Islam dan orang baratlah yang memulai memakai istilah ini.

Sebenarnya jika kita mau menelaah lebih jauh tentang ajaran Islam maka kita dapat menemukan sebuah istilah yang diberikan para fuqaha (ahli fiqih) Islam, dimana istilah ini memiliki esensi atau hakikat yang tak jauh berbeda dengan esensi legislatif di zaman modern saat ini. istilah itu adalah Ahlul Halli wal A’qdi.

Istilah tersebut dapat kita temukan di dalam karya-karya para ulama Islam, seperti di dalam kitab Ahkamu AsSulthaniyah baik itu karya Imam Al-Mawardi (w 450 H) atau Qadhi Abu Ya’la Al-Farra (w 458 H) ,Ghiyatsu AlUmam karya Imam Al-Haramain (w 478 H), As-Siyasah Asy-Syar’iyah karya Ibnu Taimiyah (w 728 H) Asna AlMathalib karya Syekh Zakariya Al-Anshari (w 926 H), Hasyiyah AlQalyubi karya Imam Ahmad Al-Qalyubi (w 1069 H) dan masih banyak lagi kitab-kitab dari para ulama yang membahas masalah ini.

Pengertian Ahlul Halli Wal A’qdi

Secara etimologi atau pengertian secara bahasa Istilah Ahlul Halli Wal A’qdi terdiri dari tiga kalimat, yaitu:

  1. Ahlu yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).
  2. Halli yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.
  3. ‘Aqdi yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.[1]

Dari arti bahasa ini kita dapat mengetahui bahwa Ahlul Halli Wal ‘Aqdi berarti “orang yang berwenang melepaskan dan mengikat”. Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat ahlul halli; dan disebut “melepaskan” karena mereka yang duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati

Para Fuqaha mendefinisikan Ahlu Halli wa Al-A’qdi sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan dan ketokohan baik itu dari kalangan ulama ataupun dari kalangan pemimpin masyarakat.[2] Adapun Abul ‘Ala Al-Maududi menafsirkannya sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa.[3] Ahlul Halli Wal ‘Aqdi juga bisa disebut dengan Ahlul Ikhtiyar ataupun Ahlu Asy-Syura.[4]

Perbedaan antara zaman dahulu dan modern terletak pada proses pemilihan, dimana Pada zaman dahulu tidak diadakannya pemilihan sebagaimana zaman modern. Saat ini seorang yang ingin menjadi anggota parlemen diharuskan mengikuti pemilihan anggota parlemen. Dahulu jika ingin mengetahui bahwa mereka adalah perwakilan ataupun tokoh dari masyarakat bisa dilihat dari bagaimana masyarakat menerima ucapannya, seperti basyir bin said, seorang pemimpin dari kalangan anshar dan bukan termasuk seorang yang berkompetensi dalam mengeluarkan fatwa namun dialah orang dari kalangan anshar yang pertama kali membaiat Sayyidina Abu Bakr Shiddiq R.A seketika itu kaum khajraj pun tunduk dan patuh pada keputusannya untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakr R. A. menjadi khalifah. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi bisa juga diangkat dan ditentukan oleh khalifah sebagaimana yang terjadi sebelum wafatnya Sayyidina Umar Bin Khattab R.A, disaat itu beliau menentukan 6 orang yang menjadi Ahlul Halli Wal ‘Aqdi. Dari ke enam orang tersebut mereka memilih salah satu diantara mereka untuk dijadikan khalifah berikutnya setelah wafatnya Sayyidina Umar Bin Khattab R.A

Para ulama perpendapat bahwa Ahlul Halli Wal A’qdi memiliki wewenang untuk menggangkat Imam (pemimpin Negara), mencari penggantinya jika Imam sedang tidak berada di wilayahnya dan ketidakberadaannya akan membawa mudharat bagi kaum muslimin sehingga mengharuskan para Ahlul Halli Wal ‘Aqdi membaiat seseorang untuk menggantikannya sementara tanpa menjadikan orang tersebut sebagai khalifah atau pemimpin negara dikarenakan statusnya hanya sebagai pengganti sementara, bisa juga memakzulkan pemimpin negara jika melihat adanya sesuatu penyebab yang mengharuskan pemimpin Negara itu untuk dimakzulkan.[5]

Abul A’la Al-Maududi dalam bukunya sistem politik Islam menyebutkan beberapa fungsi Ahlu Halli Wal ‘Aqdi atau lembaga legislatif dalam suatu negara Islam diantaranya :

  1. jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah Ta’ala dan Rasulullah S.A.W, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang berkompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal per pasal dengan menggunakan definisi-definisi yang relevan beserta rincian-rinciannya, menciptakan peraturan-peraturan dan undang-undang.
  2. jika pedoman-pedoman Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab-kitab undang-undang dasar (sebuah Negara). untuk tujuan ini maka tidak ada tawar-menawar lagi bahwa lembaga legislatif harus beranggotakan orang-orang yang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah Al-Quran dan dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa dan isi syariah. Pada dasarnya harus diakui bahwa untuk tujuan perundang-undangan, suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus di pilih dan untuk menegakkan penafsiran mana yang harus di pilihnya sebagai hukum, kecuali bahwa penafsiran itu hanya ada satu dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum.
  3. jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al Qur’an dan As Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama dan telah tercantum dalam kitab-kitab fiqih, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya.
  4. jika dalam masalah apapun Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini tidak ada dalam konvensi Al-Khulafau Ar-Rasyidin, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik.[6]

Sifat-Sifat Yang Harus Dimiliki Seorang Ahlu Halli Wal ‘Aqdi

  1. Al-‘Adalah : yaitu sifat adil sebagaimana yang ditentukan dan disyaratkan dalam Syahadat (persaksian di pengadilan), baliq, Aqil, tiada kefasikan dalam dirinya dan menjaga harkat dan martabatnya.
  2. Mempunyai kapabilitas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni, dimana dia dapat mengetahui serta menyeleksi siapa saja yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin negara.
  3. Mempunyai wawasan dan hikmah yang dengan keduanya bisa membuatnya bijak dalam memilih pemimpin yang terbaik untuk kamu mukminin.[7]
  4. Termasuk seorang yang dianggap sebagai tokoh yang perkataannya didengar oleh masyarakat.[8]
  5. Memiliki jiwa yang ikhlas dan senang menasehati kaum muslimin.[9]

Wallahu’alam.

[1]. Lihat lisanul ‘Arab maadah أهل. Tajul ‘Arus maadah حلل.

[2]. Asna Al-Mathalib Syarhu Raudh At-Thalib jilid 4 hal 109 cet Darul Kitab Al-Islami. Hasyiyah Qalyubi Wa ‘Umairah ‘Ala Syarhi Al-Mahalli jilid 4 hal 173 cet. ‘Isa Al-Halbi.

[3]. Sistem Politik Islam hal 245 cet pertama tahun 1990 penerbit Mizan.

[4]. Ahkamu As-Sulthaniyah karya Al-Mawardi hal 8 cet Darul Kutub Al-‘Ilmiyah. Ahkamu As-Sulthaniyah karya Abu Y’ala Al-Farra hal 23 cet Darul Kutub Al-‘Ilmiyah.

[5]. Ahkamu As-Sulthaniyah karya Al-Mawardi hal 11 cet Darul Kutub Al-‘Ilmiyah. Ahkamu As-Sulthaniyah karya Abu Y’ala Al-Farra hal 10 cet Darul Kutub Al-‘Ilmiyah. Asna Al-Mathalib Syarhu Raudh At-Thalib jilid 4 hal 110 cet Darul Kitab Al-Islami.

[6]. Sistem Politik Islam hal 24-247 cet pertama tahun 1990 penerbit Mizan.

[7]. Ahkamu As-Sulthaniyah karya Al-Mawardi hal 6 cet Darul Kutub Al-‘Ilmiyah. Ahkamu As-Sulthaniyah karya Abu Y’ala Al-Farra hal 2-3 cet Darul Kutub Al-‘Ilmiyah. Asna Al-Mathalib Syarhu Raudh At-Thalib jilid 4 hal 109 cet Darul Kitab Al-Islami. Hasyiyah Qalyubi Wa ‘Umairah ‘Ala Syarhi Al-Mahalli jilid 4 hal 173 cet. ‘Isa Al-Halbi.

[8] Al-Muntaqi Min Minhaji Al-‘Itidal hal 51.

[9].Hujjatullah Al-Balighah karya Ad-Dahlawi hal 738 cet Daul Kutub Al-Haditsah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s